Belanja Militer Perlu Dirasionalisasi

Belanja Militer Perlu Dirasionalisasi: " pesawat f-16 tni au

JAKARTA--MI: Pengamat hubungan internasional Andi Widjajanto menyatakan Indonesia perlu meningkatkan efisiensi belanja pertahanan, di antaranya dengan cara merasionalisasi postur pertahanan supaya tidak muncul anggaran berlebih.

Gagasan itu disampaikan pada workshop bertajuk Menyiapkan SDM Pertahanan yang Memiliki Integritas Kepemimpinan Strategis dan Kenegarawanan, di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Rabu (23/7).

'Sebetulnya, dibandingkan negara lain, belanja militer kita justru mencapai dua kali lipat,' ujar dosen di FISIP UI itu.

Hingga 2010, jelasnya, terdapat 176 jenis alat utama sistem senjata (alutsista) di Tanah Air. Sebagian besar penyokong alutsista berasal dari negara-negara anggota NATO seperti Inggris, Jerman, Belgia, dan AS sebagai pendiri pakta pertahanan itu. Padahal, negara-negara lain melakukan efisiensi alutsista hanya punya 80-90 jenis alutsista untuk ketiga angkatan (AL, AU, dan AD).

Ia menambahkan, pengeluaran belanja pertahanan Indonesia membengkak karena sumber alutsista Indonesia terlalu banyak. Hal itu bisa diefisiensikan melalui program pengurangan persenjataan.

Mengenai banyaknya unit senjata Indonesia yang bobrok, Andi menyalahkan tren masa lalu di mana Indonesia cenderung membeli alutsista bekas. Misalnya, generasi pesawat tempur F-16 berasal dari teknologi blok 49. Sedangkan Singapura saja memiliki pesawat tempur F-16 teknologi blok 52. Untuk ke depan, Indonesia harus meningkatkan efisiensi untuk belanja sesuai keperluan tetapi melihat kualitas dari alutsista tersebut.

Akademisi UI Ninasapti Triaswati menyatakan aspek pertahanan keamanan memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Misalnya, bagaimana mempertahankan kedaulatan daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Aset-aset bangsa yang terambil oleh negara lain dapat merusak ekomomi bangsa.

Konsensus politik di antara pemerintah dan pasar harus berjalan selaras. Kebijakan-kebijakan yang ada pun penting agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Kebijakan perekonomian pun tidak lepas dari aspek pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang hankam pun dapat merusak pula ekonomi Tanah Air.

'Contoh saja WNI yang bekerja sebagai agen keamanan Malaysia di perbatasan. Kalau bisa ya jangan ada lagi,' ujar Ninasapti.

Ia mngungkapkan, ancaman terhadap aset perekonomian nasional antara lain meliputi penangkapan ikan tanpa izin dan pembalakan liar. Baginya, peran Angkatan Laut dan Angkatan Darat pun penting untuk mempertahankan aspek-aspek itu.

Sumber: MEDIA INDONESIA

"