Potongan 60% Terlalu Kecil, kalau Perlu Tak Diberi Tunjangan!
Suasana sidang paripurna DPR yang sepi
JAKARTA - Usulan dipotongnya tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang rajin membolos sebesar 60 persen mendapat sambutan baik. Bahkan, bila diperlukan anggota dewan yang membolos tidak diberi tunjangan sama sekali.
"60 persen itu sangat kecil. Kalau perlu tidak perlu dibayar sama sekali," ujar Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (24/7/2010).
Pemotongan tunjangan, kata dia, tidak akan membuat jera anggota dewan yang rajin membolos. Langkah ekstrim yang harus ditempuh, sambung dia, ditarik dari partainya masing-masing.
"Secara ekonomi anggota dewan sekarang sangat mencukupi, pemotongan tidak akan membuat anggota dewan kapok," tambahnya.
Mantan jurnalis itu juga menyambut baik rencana Badan kehormatan (BK) yang akan menindak tegas anggota dewan yang rajin membolos. "Kita ini kan digaji oleh negara untuk bekerja, berbicara dan mengkritisi. Jadi kalau tidak bisa datang bagaimana kita bisa tahu persoalan," imbuhnya.
Mengenai sistem finger print yang akan diterapkan, Bambang menilai, belum perlu karena sistem yang ada sekarang sudah baik. "Kalau di paripurna memang ketat, sistem sekarang sudah baik, tinggal diterapkan di komisi saja," tutupnya.
0 comments:
Post a Comment